MATERI BIMTEK

MATER BIMTEK/DIKLAT BIDANG KEUANGAN
1.        Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 berdasarkan permendagri no. 33 tahun 2017
2.        Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
3.        Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.        Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
5.        Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
6.        Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
7.        Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
8.        Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
9.        Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
10.     Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
11.     Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
12.     Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
13.     Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
14.     Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
15.     Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
16.     Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
17.     Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
18.     Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
19.     Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
20.     Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
21.     Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
22.     Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
23.     Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
24.     Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
25.     Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
26.     Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
27.     Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
28.     Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD Tahun 2016
29.     Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan,
30.     Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
31.     Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
32.     Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
33.     Penatausahaan dan Pertanggungjawaban) bagi Bendahara SKPD serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri 55 Tahun 2008

 

BIMTEK PENGADAAN BARANG & JASA
1.       Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
2.       Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.       Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.       Diklat Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk tingkat lanjut
5.       Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
6.       Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
7.       Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
8.       Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender
9.       Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10.   Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
11.   Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015

 

DIKLAT KEPEGAWAIAN
1)      Bimtek Diklat Nasional Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017
2)      Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
3)      Analisis Beban Kerja (ABK)
4)      Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
5)      Sistem Mutasi Kepegawaian
6)      Sistem Administrasi Kepegawaian
7)      Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8)      Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
9)      Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
10)   Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
11)   Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
12)   Diklat Training Officer Course (TOC)
13)   Bimtek Analisis Kebutuhan Diklat
14)   Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
15)   Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
16)   Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
17)   Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
18)   Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD)
19)   Diklat Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
20)   Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi   Masa Pra dan Pasca Pensiun
21)   Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
22)   Bimtek Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
23)   Bimtek Management Of Training (MOT)
24)   Diklat Pembekalan Keterampilan Dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas
25)   Bimtek Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS Yang Disesuaikan /Inpassing
26)   Diklat Pengembangan Budaya PNS
27)   Bimtek Pengembangan Kepribadian Aparatur
28)   Training Officer Coures ( TOC )
29)   Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014

 

BIMTEK PEMERINTAHAN
1.       Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
2.       Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
3.       Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
4.       Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
5.       Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
6.       Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
7.       Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
8.       Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
9.       Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2014 dan PERPU No.01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
10.   Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
11.   Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
12.   Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
13.   Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
14.   Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
15.   Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
16.   Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

 

BIMTEK PERPAJAKAN
1.       Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
2.       Diklat Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
3.       Bimtek Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
4.       Diklat Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Keumasan & protokol
5.       Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.       Diklat Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
7.       Penyuluhan Pajak Daerah
8.       Pendataan Objek dan Subjek PBB P2
9.       Penilaian Objek PBB P2
10.   Jurusita Pajak Daerah
11.   Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
12.   Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD

 

BIMTEK KESEHATAN
1.       Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
2.       Kesehatan Reproduksi Remaja
3.       Penyehatan Air
4.       Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
5.       Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
6.       Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
7.       Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
8.       Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
9.       Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
10.   Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
11.   Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
12.   Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
13.   Komunikasi Perubahan dan Perilaku
14.   Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
15.   Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
16.   Manajemen Proyek
17.   Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
18.   Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
19.   Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
20.   Leadership Training For Management

 

BIMTEK KEPENDUDUKAN
1.       Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.
2.       Kemampuan pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan
3.       Meningkan Profesionalisme tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
4.       Teknis Kependudukan dalam Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK)

 

BIMTEK DIKLAT CAMAT, KEPALA DESA, SEKERTARIS DESA
1.       Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)
2.       Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
3.       Diklat Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
4.       Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa
5.       Diklat Manajerial Kepala Desa
6.       Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
7.       Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
8.       Bimtek Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
9.       Diklat Penetapan Batas Desa
10.   Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa
11.   Diklat Pengelolaan Kekayaan Desa
12.   Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
13.   Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
14.   Bimtek Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
15.   Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
16.   Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
17.   Diklat Pertanggungjawaban Kepala Desa
18.   Diklat Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana
19.   Diklat Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Desa
20.   Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
21.   Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes
22.   Bimtek Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan
23.   Diklat Penyusunan Produk Hukum Desa
24.   Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
25.   DesaBimtek Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

 

BIMTEK BARANG DAN ASET
1.       Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
2.       Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
3.       Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
4.       Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.       Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.       Pemeriksaan Aset Tetap
7.       Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
8.       Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
9.       Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah
10.   Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
BIMTEK KEARSIPAN
1.       Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
2.       Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
3.       Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
4.       Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
5.       Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (Sakip) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014
6.       Diklat Korespondensi dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota
7.       Diklat Adminstrasi Kearsipan
8.       Bimtek E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
9.       Bimtek Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
BIMTEK KEPROTOKOLER DAN MC
1.       Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
2.       MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
3.       Diklat Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
4.       Bimtek Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
5.       Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
6.       Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
7.       Diklat Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
8.       Bimtek Penulisan Jurnalistik Kehumasan
9.       Diklat Videografi Kehumasan
10.   Diklat Fotografi Jurnalistik Kehumasan
11.   Bimtek Manajemen Kesekretariatan
PELATIHAN SATPOL PP
1.       Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
2.       Bimtek Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
3.       Diklat Intelejen Satpol PP
BIMTEK RUMAH SAKIT PEMERINTAHAN
1.       Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
2.       Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
3.       Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
4.       OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMD DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
5.       Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit
6.       Bimtek  Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit
7.       Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit
8.       Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit
9.       Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit
10.   Bimtek  Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis
11.   Bimtek Perpajakan Rumah Sakit
12.   Diklat Professional clinical hypnotherapy
13.   Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit
14.   Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit
15.   Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit
16.   Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
17.   Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan
18.   Diklat Audit Keperawatan
19.   Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit
20.   Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics
21.   Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit
22.   Diklat Business Plan Rumah Sakit
23.   Bimtek K3 Rumah Sakit
24.   Diklat Leadership for Doctor
25.   Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit
26.   Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit
27.   Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit
28.   Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
29.   Bimtek Manajemen Logistik Rumah Sakit
30.   Diklat Manpower Planning di Rumah Sakit
31.   Bimtek Medical Hypnosis
32.   Diklat Optimalisasi & Manajemen Kinerja Rumah Sakit menggunakan metode BSC
BIMTEK PERTAMBANGAN
1.       Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab.
2.       Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
BIMTEK PARIWISATA
1.       Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
2.       Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame guna mendukung Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)
3.       Bimtek Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016
BIMTEK PENANAMAN MODAL
1.       Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2.       Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
3.       Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
4.       Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
5.       Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
6.       Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
7.       Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
8.       Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

 

BIMTEK DPRD
1.       Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
2.       Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
3.       Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
4.       Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
5.       Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
6.       Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
7.       Bimtek kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRDPurnabakti
8.       Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
9.       Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
10.   Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
11.   Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
12.   Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
13.   Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
14.   Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
BIMTEK UMKM
1.       Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah
2.       Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan.
3.       Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

 

BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP
1.       Pengelolaan Sampah Terpadu
2.       Bimtek Penyusunan dan Penilaian Amdal
3.       Bimtek Tata Cara dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup
4.       Optimalisasi peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sesuai Kepmenpan No.47/KEP/M.PAN/8/2002
5.       Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup
6.       Dasar-Dasar Amdal
7.       Pengendalian Pencemaran Air