BIMTEK PEMERINTAHAN

BIMTEK PEMERINTAHAN
Bimtek pemerintahan sudah pasti dibutuhkan oleh setiap pemerintahan daerah diseluruh Indonesia. Bimtek pemerintahan memberikan pemahaman dan pendalaman akan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah, sehingga sangat menentukan akan keputusan yang diambil agar tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Kami sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Diklat bidang pemerintahan kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Bimtek Pemerintahan mengenai penyusunan kerja skpd, evaluasi kerja aparatur, pelaksanaan alokasi dana, pertanggung jawaban keuangan, laporan pemerintahan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek pemerintahan, antara lain sebagai berikut :
BIMTEK PEMERINTAHAN
1. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
2. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
4. Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
5. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
6. Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
7. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
8. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
9. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2014 dan PERPU No.01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
10. Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
11. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
12. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
13. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
14. Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
15. Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
16. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.